Topic outline

  • Selamat Bergabung

    Mata Kuliah: Pembiayaan Kesehatan

    Minat Social Health Insurance S2 KMK FKKMK UGM

    Uraian Singkat Mata Kuliah:

              Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997/1998 yang berdampak terhadap krisis multidimensi telah menyebabkan sebagian besar penduduk masuk ke dalam jurang kemiskinan. Hal ini kemudian memunculkan kesadaran tentang kerentanan kondisi ekonomi yang dialami oleh masyarakat serta pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Sejak saat itu, Indonesia mempunyai sistem perlindungan sosial dan terus mengalami perkembangan dan perbaikan. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Perlindungan sosial ini mencakup sektor kesehatan. Terbitnya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada periode ini menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan sistem perlindungan sosial di Indonesia, termasuk perlindungan terjadinya situasi katastropik ketika sakit. Kemudian terjadi penerapan JKN dalam sistem kesehatan di Indonesia yang dinamis. Mata kuliah ini membahas mengenai pembiayaan kesehatan di Indonesia dalam konteks ideologi, konsep, serta perkembangannya.

    Tujuan Pembelajaran:

    Setelah mengikuti mata kuliah ini para mahasiswa diharapkan untuk memahami:

    1. Ideologi Pembiayaan kesehatan berdasarkan konsep Welfare State dan Pancasila
    2. Konsep pembiayaan dalam hal resources collection, pooling, and purchasing
    3. Perkembangan BPJS sebagai Social Health Insurance dan peran Private Health Insurance
    4. Perkembangan internasional dalam pembiayaan kesehatan
    5. Perkembangan situasi pendanaan kesehatan di Indonesia.
    Modul dalam Blok:
    1. Pengantar
    2. Prinsip-prinsip Pendanaan
    3. International Setting dalam Pendanaan
    4. Private Health Insurance dan Social Health Insurance
    5. Webinar Current Issues dalam Pendanaan Kesehatan
    Tim Pengajar:
    progfile

    Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D

    Program Studi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

    Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan

    Universitas Gadjah Mada

    trisnantoro@ugm.ac.id

    Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt., M.Kes, MBA, AAK

    Program Studi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

    Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan

    Universitas Gadjah Mada

    diah.ayu.puspandari@ugm.ac.id

    Dr. drg. Yulita Hendrartini, M.Kes., AAK

    Program Studi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

    Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan

    Universitas Gadjah Mada

    yhendrartini@ugm.ac.id

    dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D

    Program Studi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

    Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan

    Universitas Gadjah Mada

    lutfan.lazuardi@ugm.ac.id

    Prof. Peter A. Berman, MSc., PhD

    International Expert on Health Reform

    peter.berman@ubc.ca

    Joseph Kutzin

    International Expert of Health Financing

    joekutzin@gmail.com

     

    Novat Pugo Sambodo, S.E., MIDEC., Ph.D

    Fakultas Ekonomika dan Bisnis

    Universitas Gadjah Mada

    novat.pugo.s@ugm.ac.id

    Prof. Dr. drg. Mardiati Najib, MSc

    Fakultas Kesehatan Masyarakat 

    Universitas Indonesia

    Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH

    Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan

    Universitas Gadjah Mada

    muhfaozi_k@mail.ugm.ac.id

    drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

    Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan

    Universitas Gadjah Mada

    putiauliarahma@ugm.ac.id

    Vini Aristianti, MPH.,AAK

    Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan

    Universitas Gadjah Mada

    viniaristianti@mail.ugm.ac.id

  • BLOK 1. Pengantar

    Krisis ekonomi pada tahun 1997 menyadarkan bahwa Indonesia harus memiliki sistem pendanaan kesehatan yang betul-betul baik yang dapat melindungi masyarakat dari mengalami pembiayaan dan penyakit katastrofik, dan mencegah masyarakat mengalami bencana keuangan atau jatuh miskin akibat mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Pelayanan Kesehatan di Indonesia sangat perlu dikembangkan tidak hanya pada aspek kuratif dan rehabilitatif namun juga pada aspek promotif dan preventif. Pada UU Dasar 1945, ada sistem jaminan sosial nasional (SJSN), ada periode yang dibangun saat itu. Mahasiswa perlu melihat pada pendanaan kesehatan secara komprehensif. Mata kuliah Pembiayaan Kesehatan ini diharapkan dapat membahas mengenai pendanaan kesehatan di Indonesia dalam konteks ideologi, konsep serta perkembangan terkini. Tujuan Matakuliah pembiayaan kesehatan antara lain, 1. Memahami ideologi pemerintahan berdasarkan konsep Welfare State dan Pancasila. 2. Memahami konsep pendanaan dalam resource collection, pooling, dan purchasing. 3. Memahami perkembangan social health insurance dan peran private insurance. 4. Memahami perkembangan konteks internasional dan situasi pendanaan kesehatan di Indonesia (termasuk pasca-COVID-19).

    Mata kuliah ini terdiri dari 18 pertemuan (3 SKS) dan dibagi menjadi 5 blok utama dengan menghadirkan pakar nasional dan internasional.

    Pada Blok 1 Pengantar, mahasiswa akan mempelajari 2 topik materi pertemuan yaitu mengenai Welfare Economics, Perpajakan dan Pendanaan Kesehatan serta Health Account. Mahasiswa mempelajari dasar-dasar penting yang menjadi fondasi untuk memahami pembiayaan kesehatan. Pada topik pertama, mahasiswa diperkenalkan pada konsep welfare economics yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama kebijakan publik, termasuk peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar yang sering terjadi di sektor kesehatan, seperti asimetri informasi, eksternalitas, dan ketidakmerataan akses layanan. Mahasiswa juga mempelajari prinsip perpajakan sebagai instrumen utama negara dalam membiayai sektor kesehatan, baik melalui fungsi pendapatan, redistribusi, maupun regulasi perilaku masyarakat (misalnya melalui cukai rokok atau minuman berpemanis). Pemahaman ini kemudian dikaitkan dengan konteks Indonesia, di mana pembiayaan kesehatan masih menghadapi tantangan berupa tingginya out-of-pocket spending, basis pajak yang masih sedikit, serta dominasi sektor informal yang menyulitkan sistem pengumpulan pajak dan iuran. Pada topik kedua, mahasiswa mempelajari Health Accounts atau sistem pencatatan pendanaan kesehatan, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai aliran dana dalam sistem kesehatan, sumber pembiayaan, serta bagaimana dana tersebut digunakan. National Health Account (NHA) sebagai potret pembiayaan kesehatan nasional di Indonesia. NHA adalah sistem akuntansi kesehatan yang diakui secara internasional (System of Health Account/SHA oleh WHO) yang bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang sumber, skema, dan penggunaan dana kesehatan. Melalui analisis National Health Account (NHA), mahasiswa belajar membaca proporsi kontribusi dari APBN/APBD, BPJS, asuransi swasta, donor, maupun out-of-pocket, serta bagaimana tren ini berubah dari waktu ke waktu. Setelah mempelajari kedua topik dalam Blok 1 pengantar, mahasiswa diharapkan mampu memahami kerangka dasar ideologi negara kesejahteraan (welfare state) dan pancasila dalam konteks pembiayaan kesehatan, pentingnya sistem pajak yang adil dan efisien, serta fungsi health account dalam menilai efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan.

    Setelah mengikuti Blok 1, mahasiswa diharapkan mampu:

    1. Menjelaskan definisi dan tujuan pembiayaan kesehatan.
    2. Menguraikan peran pembiayaan kesehatan sebagai pilar sistem kesehatan dalam menentukan akses, mutu, dan keadilan pelayanan.
    3. Mendeskripsikan komponen utama dan alur pendanaan pada sistem Health Account.
    4. Menganalisis data Health Account untuk menilai efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan.
    5. Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis hasil analisis Health Account untuk perencanaan sistem pembiayaan yang lebih efektif.

  • BLOK 2. Prinsip-prinsip Pendanaan: Revenue Collection; Pooling; Purchasing dalam UHC

    Pada Blok 2 mengenai Prinsip-prinsip Pendanaan mahasiswa akan mendalami 3 topik prinsip pendanaan kesehatan dalam 3 pertemuan perkuliahan yaitu revenue collection, pooling, dan purchasing. Salah satu topik yang dibahas mendalam pada blok ini yaitu konsep strategic purchasing. Mahasiswa diharapkan dapat membedakan prinsip social health insurance, prinsip pembiayaan kesehatan. Mahasiswa diharapkan memahami mengenai tiga pilar konsep strategic purchasing yaitu"What to Buy" (Menentukan cakupan manfaat (benefit package)). "From Whom to Buy" (Memilih dan mengontrak penyedia layanan (provider)). dan "How to Pay" (Menetapkan mekanisme pembayaran kepada provider). Tantangan implementasi strategic purchasing di Indonesia seperti peran dan tupoksi yang belum jelas dan tegas dari setiap stakeholder dalam ekosistem SJSN di Indonesia, belum ada definisi Kebutuhan Dasar Kesehatan (KBK) yang jelas, Indikator kualitas pelayanan seperti kepuasan pasien, aksesibilitas, dan proses seleksi / kredensial provider, serta proses dan implementasi saat ini yang belum efisien. Selain strategic purchasing, mahasiswa juga akan mempelajari sistem pooling dana. Dalam hal ini, penting untuk memahami perbedaan antara sistem pooling tunggal (single pool) dan sistem pooling berganda (multiple pool). Diskusi ini akan membantu mahasiswa menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan dalam mendukung keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan nasional.

    Setelah mengikuti Blok 2, mahasiswa diharapkan mampu:

    1. Menjelaskan konsep dan mekanisme Revenue Collection beserta sumber dana seperti pajak, premi, dan pembayaran langsung.
    2. Mendeskripsikan prinsip Pooling dan cara menggabungkan risiko untuk menjamin solidaritas serta pemerataan biaya.
    3. Menguraikan strategi Purchasing dalam pembelian jasa pelayanan kesehatan secara efisien untuk mencapai mutu dan keadilan.
    4. Menganalisis keterkaitan antara Revenue Collection, Pooling, dan Purchasing dalam menjaga keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan.
    5. Merancang rekomendasi skema pembiayaan yang mengintegrasikan ketiga fungsi utama untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan pelayanan kesehatan.

  • BLOK 3. International Setting: International Situation of Health Financing

    Pada Blok 3 International Setting, mahasiswa akan mempelajari secara komprehensif mengenai lima topik utama yang membentuk kerangka pemahaman tentang pembiayaan kesehatan dalam konteks global. Kelima topik tersebut mencakup dinamika pembiayaan kesehatan internasional pasca-COVID-19, prinsip do’s and don’ts dari sistem single pool dalam pembiayaan kesehatan, perbandingan berbagai model pembiayaan kesehatan di berbagai negara (Beveridge, Bismarck, National Health Insurance, dan pasar), isu korupsi serta kecurangan (fraud) dalam sistem kesehatan beserta strategi mitigasinya, serta peran Health Technology Assessment (HTA) dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak teknologi kesehatan terhadap keberlanjutan sistem. Melalui kelima topik tersebut, mahasiswa memperoleh wawasan global sekaligus memahami bagaimana berbagai sistem internasional dapat dijadikan rujukan dalam membaca dan mengkritisi tantangan pembiayaan kesehatan di Indonesia.

    Setelah mempelajari blok 3 mengenai International Setting, mahasiswa diharapkan mampu memahami keterkaitan erat antara desain sistem pembiayaan kesehatan, tata kelola, dan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang adil dan berkelanjutan. Mahasiswa diharapkan dapat mengkritisi kelebihan serta keterbatasan sistem single pool, memahami bahwa pool tunggal untuk memperbesar potensi redistribusi risiko, namun tidak otomatis pro-poor tanpa dikaitkan dengan strategic purchasing, perbaikan tata kelola, dan perbaikan ketimpangan penyedia pelayanan kesehatan. Mahasiswa diharapkan mampu menilai mengapa suatu negara memilih desain tertentu, bagaimana desain tersebut memengaruhi ekuitas, kualitas, dan efisiensi, serta di mana posisi Indonesia yang bersifat hibrida dan bergerak ke arah single payer. Mahasiswa juga diharapkan mampu menempatkan isu fraud dan korupsi sebagai tantangan serius dalam menjaga akuntabilitas sistem, serta memanfaatkan HTA sebagai instrumen berbasis bukti untuk pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya. Dengan demikian, pemahaman yang diperoleh dari Blok 3 bukan hanya sebatas pengetahuan global, tetapi juga menjadi bekal analitis yang dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pembiayaan kesehatan yang lebih tepat, efisien, dan relevan bagi kebutuhan nasional.

    Setelah menyelesaikan Blok 3, mahasiswa diharapkan mampu:

    1. Mendeskripsikan desain dan karakteristik sistem pembiayaan kesehatan di negara maju dan negara berkembang.
    2. Menganalisis model pembiayaan Beveridge, Bismarck, dan sistem campuran serta membandingkan kelebihan dan keterbatasannya.
    3. Mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis kecurangan dalam pembiayaan kesehatan, termasuk moral hazard dan fraud.
    4. Menjelaskan konsep dan proses Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment/HTA) serta perannya dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
    5. Menilai kelebihan, kelemahan, dan risiko tata kelola penggunaan single pool dalam konteks global, serta merumuskan pelajaran yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia.

  • BLOK 4. Private Health Insurance dan Social Health Insurance

    Pada Blok 4 Private Health Insurance (PHI) dan Social Health Insurance (SHI), mahasiswa akan mempelajari dua topik yang saling terkait, yaitu lanskap PHI di tingkat global maupun Indonesia, serta dinamika hubungan PHI dengan SHI dalam mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Pada topik pertama, mahasiswa akan dibekali pemahaman tentang definisi, tujuan, serta peran PHI sebagai pelengkap (complementary), tambahan (supplementary), maupun pengganti (substitutive) dari sistem asuransi publik, disertai pembelajaran dari praktik internasional seperti Belanda, Prancis, Inggris dan Australia. Mahasiswa juga mempelajari kondisi PHI di Indonesia yang masih terbatas cakupannya, masih tingginya beban out-of-pocket masyarakat, tren inflasi medis yang terus naik, serta tantangan regulasi dan tata kelola yang masih belum banyak diatur secara menyeluruh. Pada topik kedua, mahasiswa akan mendalami bagaimana PHI seharusnya berperan sebagai mitra JKN, bukan pesaing, melalui skema coordination of benefits (COB), perluasan cakupan populasi, maupun perluasan cakupan manfaat, sekaligus memahami hambatan yang ada, mulai dari regulasi, adverse selection, mindset dan literasi masyarakat, sampai dengan pengendalian mutu pelayanan.

    Setelah mempelajari blok ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara kritis peran strategis PHI dalam mendukung keberlanjutan SHI (JKN) di Indonesia, serta bagaimana PHI dan SHI dapat berkolaborasi untuk memperkuat sistem pembiayaan kesehatan nasional di Indonesia. Mahasiswa juga diharapkan dapat menilai kelebihan dan kekurangan model integrasi PHI–SHI di berbagai negara, membandingkannya dengan konteks Indonesia, dan menyusun argumen terkait strategi kebijakan yang dapat mendorong peran PHI lebih optimal tanpa mengganggu fungsi utama SHI.

    Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu:

    1. Menjelaskan struktur, mekanisme, dan prinsip operasional asuransi kesehatan swasta (PHI) dan asuransi kesehatan sosial (SHI).
    2. Menguraikan peran masing-masing skema dalam menyediakan akses dan melindungi finansial peserta.
    3. Menganalisis kelebihan dan keterbatasan PHI serta SHI dari segi cakupan, pooling risiko, dan keadilan.
    4. Mengevaluasi cara PHI dan SHI dapat saling melengkapi dalam mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC).
    5. Merancang strategi pembiayaan terpadu yang memaksimalkan sinergi PHI dan SHI untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan UHC.

  • Blok 5. Seri Webinar Current Issues dalam Pendanaan Kesehatan

    Pada Blok 5 Seri Webinar Current Issues dalam Pendanaan Kesehatan, mahasiswa mempelajari isu-isu terbaru yang sedang berkembang dalam sistem pembiayaan kesehatan, baik di tingkat global maupun nasional. Topik pertama membahas penerapan behavioral economics dalam asuransi kesehatan swasta (Private Health Insurance), yang membantu memahami bagaimana perilaku, preferensi, dan bias individu memengaruhi keputusan berasuransi serta implikasinya bagi desain produk dan regulasi. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari berbagai inovasi pembiayaan kesehatan seperti ear-marked tax (pajak dengan tujuan khusus), filantropi, dan sumber alternatif lain yang dapat memperluas basis pendanaan. Topik ketiga pada webinar, mahasiswa diperkenalkan pada strategi untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan, termasuk pengendalian biaya, optimalisasi alokasi sumber daya, serta peran tata kelola dalam mengurangi inefisiensi.

    Mahasiswa juga akan mempelajari secara mendalam mengenai konsep fiscal space di APBN dan APBD, termasuk kerangka Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), serta implikasi kebijakan seperti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kenaikan iuran BPJS sebagai upaya memperkuat keberlanjutan finansial sistem jaminan kesehatan. Di samping itu, pemanfaatan informatics dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam pembiayaan kesehatan menjadi topik penting dalam webinar, yang akan membuka wawasan mahasiswa mengenai potensi big data, analitik prediktif, dan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi, akurasi, serta efisiensi pembiayaan. Pada topik terakhir dari webinar pada blok 5, mahasiswa akan mempelajari pentingnya monitoring and evaluation dalam implementasi kebijakan pembiayaan kesehatan, khususnya dalam konteks transformasi kesehatan di Indonesia, agar kebijakan yang dijalankan dapat dinilai dampaknya, disesuaikan apabila diperlukan, dan berkontribusi pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Setelah mempelajari blok ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami isu-isu terkini dalam pembiayaan kesehatan secara kritis, menilai peluang dan tantangan kebijakan terkini, serta mampu mengusulkan solusi inovatif, efisien, dan berkelanjutan yang relevan dengan konteks Indonesia.

    Setelah mengikuti rangkaian webinar ini, mahasiswa diharapkan mampu:

    1. Menganalisis akar penyebab dan implikasi defisit dana JKN terhadap keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
    2. Mengevaluasi konsep ruang fiskal dalam APBN dan APBD serta peran Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dan kebijakan iuran BPJS menurut pernyataan Menteri Keuangan.
    3. Mengkritisi berbagai inovasi pembiayaan kesehatan—mulai dari strategic purchasing dan pengendalian biaya obat hingga penerapan teknologi informasi dan kecerdasan buatan—dalam konteks efisiensi dan keadilan.
    4. Mendiskusikan perspektif dan rekomendasi pakar/praktisi untuk menjaga kesinambungan pendanaan kesehatan serta memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.
    5. Merumuskan usulan kebijakan atau strategi praktis yang mengintegrasikan teori dan praktik untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana kesehatan dan mendukung cakupan kesehatan semesta (UHC).

  • UAS

  • Referensi/Bahan Bacaan